KESETIAAN SEORANG NELAYAN

Mardun seorang nelayan tradisional dari kelurahan Sukanaeyo Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara adalah suatu kelurahan di sebuah pulau kecil di depan teluk Bau – Bau, pulau yang aslinya bernama pulau LIWUTO tersebut akrab disebut orang dengan nama pulau Makassar dikarenakan pada zaman kesultanan Buton pada masa lalu pernah di jadikan pangkalan prajurit Makassar dari kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan saat berperang melawan kerajaan Buton pada tanggal 17 April 1674 yang dipimpin langsung oleh Sultan Gowa, Alauddin.

Pulau yang luasnya hanya sekitar 2 kilometer persegi ini di huni oleh kurang lebih 5000 jiwa dimana kurang lebih 95% penduduknya adalah nelayan tradisional, baik laki-laki maupun perempuan menggantungkan hidup hanya dari hasil laut.

Ketika musim barat dimana cuaca di wilayah perairan buton bagian barat tidak bersahabat karena ombak besar dan biasanya ditandai dengan hujan dan angin kencang, Mardun sudah harus melaut lebih awal yaitu sekitar jam 3 siang itupun dengan memperhitungkan lebih dahulu cuaca dan arah angin. Namun demikian apabila terpaksa, Mardun terpaksa harus berangkat melaut mencari ikan walau angin, hujan dan gelombang besar sedang terjadi hanya saja wilayah penangkapannya untuk memancing atau menjaring ikan masih di sekitar teluk Bau-Bau.

Biasanya Bapak berumur 43 tahun dengan 8 orang anak ini pada musim barat pergi melaut sekitar jam 3 siang dan baru pulang keesokkan harinya pada jam 5 pagi.Sementara pada musim timur dimana angin, hujan dan ombak besar hanya sesekali, Mardun berangkat melaut sejak jam 5 sore dan pulang melaut jam 7 pagi keesokkan harinya. Alat tangkap yang digunakan selain alat pancing untuk memancing ikan – ikan karang juga jaring dan jala. Menjala ikan dengan perahu yang oleh orang Buton biasa di sebut dengan ngkurung-ngkurung adalah alat tangkap yang biasa di punyai oleh nelayan tradisional di pulau Makassar yang biasanya dioperasikan oleh 5-7 orang. Bentuk ngkurung-ngkurung adalah semacam perahu sampan yang terdiri dari 2 sampan dan dihubungkan dengan bambu-bambu satu sama lainnya, di tengahnya di pasangkan lampu petromaks, nelayan nantinya menebar jala di ruang kosong antara 2 sampan tersebut. Jaring mulai ditebar sejak jam 10-11 malam, dan dalam semalam, jala bisa di tebar 3-4 kali tergantung ikan dan cuaca. Para awak akan mendapat bagian dari hasil menjala ini dimana pembeli datang langsung dengan sampan untuk membeli ikan di tengah laut dimana nelayan menjala.

Mardun sendiri adalah nelayan pancing dan nelayan jaring, kadang-kadang saja Mardun ikut melaut dengan ngkurung-ngkurung milik orang lain di kampungnya apabila cuaca tidak memungkinkannya untuk memancing atau menjaring ikan dikarenakan Mardun sendiri tidak mempunyai ngkurung-ngkurung yang paling tidak butuh modal 10 juta untuk membuatnya lengkap dengan jala dan peralatan lainnya.

Karena himpitan ekonomi dan modal yang kurang, sebagai nelayan tradisional, Mardun di bantu oleh istrinya yang juga sebagai nelayan pencari kerang dan biota laut untuk membantu menopang ekonomi keluarganya apalagi dengan 8 orang anak ( 7 masih bersekolah dan 1 orang umur 3 tahun ) memerlukan biaya besar untuk membiayai sekolah anaknya.

Sejak di damping oleh Perkumpulan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir ( JPKP ) Buton sejak tahun 2006, pengetahuannya tentang pentingnya hak – hak nelayan tradisional untuk dipenuhi oleh pemerintah membuat Mardun menjadi lebih kritis dan mengorganisir para nelayan tradisional lain di kampungnya untuk berhimpun dalam organisasi yaitu Aliansi Nelayan Tradisional Sukanaeyo. Saat organisasi nelayan ini terbentuk, Mardun awalnya menolak menjadi ketua karena hanya tamatan SMP namun atas desakan kawan-kawannya, Mardun bersedia menjadi ketua aliansi.

Sejak itu, disela-sela waktunya melaut, Mardun biasanya memanfaatkannya untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya sesama nelayan untuk mendiskusikan topic apa saja agar pengetahuan dan kesadaran kritis nelayan di kampungnya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya demi peningkatan kesejahteraan nelayan di kampungnya menjadi topic utama. Apabila ada anggotanya yang membutuhkan duit apakah untuk biaya sekolah atau membangun rumah dan sebagainya maka digerakkannya kawan-kawannya untuk turun melaut bersama-sama dan hasilnya diberikan kepada anggota yang membutuhkan duit tersebut dan tak satu senpun untuknya. Terkadang pula bilamana ada pertemuan di kelurahan, Mardun dengan kritis mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masuk di kampungnya. Hal ini menyebabkan Mardun pernah di undang untuk live di salah satu stasiun radio swasta di kota Bau-Bau dan juga di wawancarai oleh wartawan Media TEMPO yang datang langsung dari Jakarta.

Tahun lalu,atas permintaan nelayan pulau Tunda melalui Oxfam GB, Mardun di utus oleh Perkumpulan JPKP Buton untuk berbagi pengalaman dengan nelayan di Pulau Tunda Kabupaten Serang Propinsi Banten selama seminggu sebagai kunjungan balasan dari nelayan pulau Tunda pada tahun 2009 di kampungnya. Pengalaman menarik bagi Mardun saat di utus ke sana selain seumur hidup baru pertamakali naik pesawat terbang dan melihat kota Jakarta, adalah banyaknya potensi di pulau Tunda yang belum dimanfaatkan oleh nelayan pulau Tunda dan Mardun sempat berbagi pengalaman tentang pentingnya organisasi nelayan. Selain itu Mardun juga terlibat dalam deklarasi pembentukan Organisasi Nelayan Sulawesi Tenggara di Kabupaten Wakatobi 17 November 2009.

Saat ini,selain menjadi ketua Aliansi Nelayan Tradisional Sukanaeyo,sejak bulan Desember tahun lalu, Mardun di percaya oleh masyarakat di kampungnya untuk menjadi Ketua Lembaga Ekonomi Lokal ( LEL ) suatu organisasi rakyat yang bergiat pada pengembangan ekonomi mikro yang membantu masyarakat miskin yang sebahagian besar anggotanya adalah kaum perempuan dan nelayan tradisional untuk kegiatan ekonomi produktif. Organisasi ini di bentuk untuk mengantisipasi apabila musim paceklik tiba dan para nelayan tidak bisa melaut. Namun demikian organisasi ini juga terbuka bagi siapapun masyarakat di kampung Mardun untuk ikut terlibat. Karena perkembangan LEL yang dipimpinnya di anggap baik oleh JPKP Buton, Mardun di rekomendasikan menjadi salah satu nara sumber dalam pertemuan Oxfam GB di Makassar Sulawesi Selatan pada awal Januari 2010 atas undangan pihak Oxfam GB.

Mardun, dengan kesetiaan seorang nelayan, kini telah menjadi penggerak perubahan dan menjadi inspirasi tidak hanya di kampungnya akan tetapi juga di wilayah luar kampungnya termasuk di pulau Tunda, Serang Propinsi Banten. Kesetiaan yang sampai detik ini mengisi hari-harinya hanya dengan melaut dan melaut untuk menghidupi anak istrinya dan membantu kesulitan nelayan lain di kampungnya ( ARMAND MANILA )

Iklan

SANG NELAYAN

Oleh : MUHAMMAD ARMAND MANILA NUHU ( Koordinator JPKP BUTON )

NELAYAN TRADISIONAL

“Saat ini masih banyak nelayan baik hidup dibawah garis kemiskinan,”
“Kita upayakan dengan adanya regulasi mengenai nelayan kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dari sebelumnya,”
( Fadel Muhammad saat menghadiri peringatan Hari Nusantara ke-10 di Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar, 9 Desember 2009 )
Pernyataan menteri Perikanan dan Kelautan KIB jilid II pada pemerintahan SBY tersebut sesungguhnya menegaskan bahwa sang menteri paham tentang kondisi kemiskinan yang di alami oleh nelayan kita. Namun demikian hal ini justru bertolak belakang dengan beberapa kebijakan aturan perundangan-undangan yang berlaku yang justru dibuat oleh kementerian di bawah tanggungjawab sang menteri.

Yang terbaru adalah revisi Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 dimana terdapat beberapa soal yang justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut.

Sebutlah misalnya tentang defenisi nelayan di dalam Undang-Undang 45 hasil revisi tersebut justru mengkategorikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan termasuk defenisi tentang nelayan kecil yaitu nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal dengan ukuran paling besar 5GT ( gross ton )

Padahal mendefenisikan nelayan justru tidak bisa sesederhana itu karena banyaknya problema yang saling kait mengkait antara lain, kondisi geografis sang nelayan, ketrampilan, modal dan ketakberdayaan ekonomi seharusnya menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pendefinisian nelayan. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, modal, keterampilan misalnya tidak mutlak menjadikan nelayan kecil harus menggunakan kapal dalam kegiatan penangkapan ikan. Bagaimana dengan nelayan yang menangkap ikan hanya dengan sampan kecil, atau hanya menebar jala di pinggir pantai, mancing di pinggir pantai, atau juga apakah orang yang menangkap sesuatu selain ikan di laut tidak bisa di anggap sebagai nelayan seperti definisi nelayan dalam undang-undang nomor 45 hasil revisi undang-undang 31 tentang perikanan di atas yang memberi definisi nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Apakah ini tidak bisa pula disebut nelayan kecil.

Penyebutan yang tepat menurut kami justru adalah NELAYAN TRADISIONAL, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan berbagai alat tangkap yang masih tradisional yang mata pencahariannya mengandalkan hasil laut. Sebahagian besar nelayan di Indonesia justru berada dalam posisi sebagai nelayan tradisional dan para nelayan tradisional inilah yang justru berada dalam lingkaran garis kemiskinan.

Terkadang karena himpitan ekonomi posisi para nelayan tradisional ini berubah menjadi nelayan buruh yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan, bagang, usaha budidaya ( tambak, budidaya ikan, dsb ) yang menjadikan kondisi kemiskinan mereka semakin parah dan justru komunitas nelayan tradisional inilah yang seharusnya lebih banyak di selesaikan oleh pemerintah sesuai dengan pernyataan menteri kelautan dan perikanan seperti pada awal tulisan ini. Karena kalau tidak, maka undang-undang tersebut yang merupakan kebijakan negara akan mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan atau terjadinya kemiskinan struktural.

KEMISKINAN

Secara sederhana, kemiskinan itu bisa dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu kemiskinan temporer (temporary poverty) serta kemiskinan struktural (structural poverty). Jika dirincikan lagi, kemiskinan temporer ini adalah kemiskinan yang sifatnya sementara di mana suatu kali dia miskin, suatu kali bisa melewati batas kemiskinan ke tahap sejahtera (walaupun mungkin tahap paling awal di kelompok sejahtera). Intinya, kelompok yang masuk ke dalam kategori kemiskinan temporer ini masih memiliki peluang untuk masuk ke wilayah sejahtera walaupun tingkat sejahtera yang paling rendah.

Lalu bagaimana dengan teori kemiskinan structural, yang sepintas “horor” jika menyebutnya berkali-kali, meski sebenarnya ini yang harus menjadi pehatian khusus

Secara harfiah, kemiskinan struktural ini adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari garis kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dan bisa dikatakan mengalami “kemiskinan abadi“.

Bayangkan, jika seorang nelayan miskin tidak memiliki biaya untuk memberikan gizi yang cukup,pada anak-anak mereka, yang lebih dari satu jumlahnya. Masalahnya tidak akan sesederhana ini, dampaknya selain terganggunya kesehatan mereka, juga akan menurunkan tingkat kecerdasan berfikir dan emosinya. Lalu ketika mereka besar, karena tak bisa merasakan pendidikan yang normal di bangku sekolah, bisa jadi mereka akan terus berada dari lintasan kebodohan dan kemiskinan, dan bisa jadi akan stay dan terjebak ke dalam “kemiskinan abadi”, bahkan sampai ke anak-anaknya.

Sekedar diketahui, secara teoritis, paling tidak ada 2 (dua) hal yang membuat anak tidak cerdas, yaitu (1) gizi yang baik semasa balita, serta (2) pendidikan yang memadai.

Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat nelayan, bisa kita petakan dalam dua paradigma sederhana; normatif-teologis dan struktural-sosiologis. Paradigma pertama berangkat dari asumsi bahwa miskin-kayanya atau susah-senangnya seseorang sudah menjadi suratan takdir Yang Mahakuasa. Kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan dianggap sebagai takdir Ilahi dan karenanya banyak orang yang berpangku tangan; hanya bergantung pada nasib. Mereka tidak mau berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika menemui kegagalan, mereka juga mudah menyerah. Sedang paradigma kedua, yaitu struktural-sosiologis, berasumsi bahwa kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan disebabkan oleh sistem atau struktur politik yang cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan perekonomian yang diterapkan pemerintah hanya berorientasi para pemilik modal sehingga yang kaya menjadi semakin leluasa mengendalikan pasar, yang miskin semakin terhimpit dan tertindas.

Jika kedua paradigma itu digabungkan, maka masyarakat nelayan miskin itu tidak hanya karena “nasib”, tetapi juga ada faktor luar, yaitu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Jika ada nelayan yang merasa telah berusaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap dalam kondisi “memprihatinkan”, ini tidak berarti semata-mata karena suratan takdir, tetapi ada yang tidak beres dalam sistem dan kebijakan perekonomian. Apakah itu karena monopoli, atau praktik-praktik korupsi dan kolusi. Berbagai penyelewengan dan kejahatan pun berlangsung secara sistematis sehingga tidak tampak pelaku sebenarnya. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi: satu sama lain saling menikmati, saling menutupi, dan saling menyelamatkan.

Kondisi kemiskinan struktural ini terjadi di hampir semua kampung nelayan yang ada di Indonesia dan pembiaran terhadap kondisi ini merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ) dimana negara harus bertanggungjawab apatah lagi negara ( pemerintah ) telah diamanatkan di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang – Undang Dasar

JADIKAN TAHUN 2010 TAHUN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

oleh : Ivan A Hadar Koordinator Nasional Target MDGs dan anggota Forum KTI

Negara-negara kaya-raya yang tergabung dalam Uni Eropa mendeklarasikan 2010 sebagai Tahun Pemberantasan Kemiskinan dan Keterpinggiran Sosial di kawasan mereka.

Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan “Zero Poverty/Nol Kemiskinan” sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita? Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).

Meski pemerintah mengimbau pengusaha tidak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China. Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin.Data terbaru BPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin.

Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015. Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50- an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rp1,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.

*** Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayangnya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis. Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalam bab tentang korupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,dan Denmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor.

Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali.Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda. Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan “istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa,sering kali semakin mewah kehidupan dan “aneh” perilaku segelintir elite penguasanya.

Tampaknya,dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut.Ketika “kebebasan” politik merebak, padanannya adalah “kesetaraan” dan “persaudaraan” nyaris terlupakan.Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap “jalan sesat” demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan.

Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan “dikonsumsi” kaum papa. Kedua,sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia,pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah “elite” (World Bank Report,Attacking Poverty,2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, 2005), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis.

Karena,apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poormungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu?

Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy.Para pekerja kaki lima (PKL),yang ratarata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah “pahlawan” yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampungkampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menyediakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusurgusur para birokrat korup.

*** Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada “investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku “lingkaran setan”.Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, “Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan.

” Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi,tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Progrowth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro- Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia,tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil,Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.

Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.(*)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/298798/

FAIR TRADE FAIR

TRAINING DI PULAU KAHEDUPA WAKATOBI

Jalan Rusak, Lumut dan Agar-agar jadi Bahan Praktek

JPKP Gelar Training Investigasi di Kaledupa
KALEDUPA-Setelah sukses gelar participatori Rural Aproach (PRA), jaringan pengembangan kawasan pesisir (JPKP Buton) kerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan (Kiara), kembali gelar training investigasi, praktek fotografi dan pembuatan film, Senin kemarin di sekretariat Forum Kahedupa Toudani (Forkani), Ambeua, Kecamatan Kaledupa.

Dalam penyajiannya, Koordinator JPKP Buton Muhamad Arman, mengungkapkan investigasi merupakan proses penelusuran suatu obyek, diantaranya melalui pendekatan media film dan fotografi.

“Media film dan fotografi bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran fakta,” ujarnya.

Training investigasi itu mendatangkan pemateri dari RCTI Herdin Hidayat dan Radar Buton Yuhandri Hardiman, sekaligus dibarengi dengan praktek investigasi lapangan, membuat film dengan objek jalan rusak di Kaledupa. Sedangkan kelompok lain menginvestigasi lumut dan penyakit sebagai penyebab utama menurunnya kualitas dan pendapatan pembudidayaan agar-agar.

Kegiatan itu diikuti sedikitnya 23 peserta dan ditutup Ketua Forkani La Beloro (ard)

Sumber : http://www.radarbuton.com

Cerita tentang nelayan

SUSAHNYA JADI NELAYAN TERIPANG ( sea cucumber ) DI PULAU MUNA

Di Muna, tepatnya di sebuah desa bernama desa Oempu merupakan desa nelayan. Diantara antara nelayan-nelayan itu, sedikit orang mengkhususkan diri jadi penangkap teripang. Salah satunya adalah La Remi. Sudah 20 tahun menurut La Remi, ia jadi penangkap teripang. “ waktu itu, sekilo teripang masih seribu rupiah,” katanya. Kehidupan La Remi sebagai penangkap teripang bukannya tanpa ujian.Selama 20 tahun menjadi nelayan tradisional, pendapatannya dari menangkap teripang tidaklah seberapa kalau di bandingkan dengan para nelayan lain di desanya yang telah menggunakan mesin untuk menangkap teripang atau ikan.

Sekali turun melaut, terkadang ia hanya mampu mengumpulkan sebanyak 1 kilo teripang padahal teripang sekilo itu di dapatnya dengan seharian penuh menyelam di dasar laut tanpa menggunakan alat Bantu apapun juga selain kacamata selam. Belum lagi, ketersediaan teripang di perairan pesisir desa Oempu semakin sedikit dikarenakan masih adanya kebiasaan masyarakat desa yang juga mengambil anakan teripang untuk langsung di olah dan dijual.

Disisi lain, terdapat juga orang-orang yang mempunyai modal besar yang melakukan budidaya teripang sehingga semakin membuat kelangsungan sumber penghidupan La Remi semakin terancam.

Sejak tahun 2006, JPKP BUTON melalui Program Building Opportunity dari Oxfam Great Britain bekerjasama dengan European Commission telah membantu kesulitan La Remi dan sebagian masyarakat nelayan tradisional di desa Oempu untuk keluar dari garis kemiskinan melalui bantuan pendanaan dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha produktif. Salah satu kegiatan tersebut adalah pembesaran teripang yang di lakukan oleh La Remi dan kelompoknya.

Di tengah banyaknya masalah yang dihadapi oleh La Remi, ia tetap optimis bisa hidup dari pekerjaannya sebagai nelayan tradisional penangkap teripang. “ Memang hidup keluarga kami harus terseok-seok, tapi sesungguhnya kemiskinan yang kami alami bukanlah kemauan kami tapi oleh karena ini semua terjadi diakibatkan belum berpihaknya kebijakan pemerintah dalam membantu orang-orang miskin seperti kami “ Sambil menatap ke langit La Remi dengan pandangan kosong menyuarakan isi hatinya.

 “ Kalau bukan JPKP BUTON yang membantu nelayan disini termasuk saya, mungkin kehidupan kami tidak pernah berubah, sejak masuknyaJPKP BUTON, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai di perguruan tinggi di Bau-Bau. Ini, tetangga saya juga di Bantu JPKP BUTON melalui program B.O, dia Janda Malaysia karena suaminya merantau di sana, dulu kasian jualannya hanya kue saja dengan modal 50 ribu, sekarang jualannya sudah macam-macam karena di Bantu modal 500 ribu dari JPKP, tutur La Remi menceritakan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pendampingan yang dilakukan oleh JPKP BUTON melalui LSM anggotanya yaitu LSM YAMANSIDA ( by Tim BO Project )

Pengelolaan Pesisir Buton

PERAN, FUNGSI DAN PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PESISIR BUTON

Oleh : Arman Manila Nuhu

U M U M

Tidak bisa dipungkiri bahwa perairan Buton memiliki potensi sumberdaya hayati perairan yang kaya dan melimpah. Potensi-potensi tersebut terdiri dari perikanan tangkap (ikan pelagis, demersal ataupun ikan karang) dan potensi budidaya laut (mariculture) seperti rumput laut, ikan kerapu, kerang mabe dan lain-lain. Hal tersebut tidak terlepas dari letak strategisnya yang termasuk dalam wilayah zoogeografi Wallacea sehingga memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang yang tinggi, disamping keberadaan ekosistem khas tropik lainnya seperti hutan mangrove dan padang lamun yang berperan besar dalam ‘menyuplai’ sumberdaya ekonomis penting.

Yang ironis adalah bahwa masyarakat pesisir yang notabene merupakan penduduk mayoritas daerah ini, sebagian besar masih menyandang ‘status’ miskin dan marginal. Padahal secara logika seharusnya mereka hidup lebih sejahtera mengingat ketersediaan sumberdaya seperti yang digambarkan di atas, namun besarnya sumberdaya hayati pesisir tersebut ‘berkorelasi negatif’ dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Sementara di sisi lain gejala kerusakan dan penurunan mutu lingkungan akibat pola-pola destructive seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bius, penebangan hutan mangrove, pengambilan batu karang dan sebagainya. Konsekuensi logis dari tekanan terhadap ekosistem tersebut berimbas pada menurunnya daya dukung lingkungan. Eksploitasi dengan orientasi keuntungan ekonomis semata telah mengorbankan aspek kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya yang ada. Laju pengrusakan ekosistem pesisir dan laut yang demikian cepat tersebut jelas menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan sumberdaya perairan dan sumber-sumber penghidupan banyak orang.

Kenyataan-kenyataan seperti yang digambarkan di atas, menjadi alasan utama JPKP Buton memutuskan untuk bekerja pada isu-isu pengembangan wilayah pesisir Buton secara geografis tanpa dibatasi oleh sekat-sekat wilayah administratif. Bahwa wilayah pesisir Buton yang luas dengan permasalahannya kompleks sehingga tidak bisa dinafikkan perlunya kerja keras banyak pihak (multi-stakeholders). Membangun wilayah pesisir seharusnya bukan menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi semua elemen yang concern terhadap pesisir termasuk organisasi non-pemerintah. Memang bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan cita-cita ideal pengelolaan pesisir dan laut yang adil dan berkelanjutan. Tapi upaya-upaya yang tidak kenal lelah terutama inisiatif dari masyarakat lokal sebagai aktor utama (bukan objek penderita) diyakini akan mendorong terciptanya pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang berdampak pada perbaikan taraf ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian dan keberlanjutan (sustainability) sumberdaya hayati perairan pesisir.

ANALISA PERAN DAN FUNGSI

Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) Buton adalah sebuah jaringan LSMdimana dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, JPKP Buton mengadopsi model Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat atau Community-Based Coastal Resources Management (CBCRM). Model tersebut dipadukan dengan konsep Program Pembangunan dan Pelestarian terpadu atau Integrated Concervation and Development Program (ICDP) dengan mendorong peran dan partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisirnya . Dalam hal ini masyarakat akan menjadi ‘aktor utama’ tanpa mengabaikan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).

Sementara dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan diperlukan perangkat kegiatan ekonomi berbasis pesisir yang dapat memberikan insentif kepada masyarakat sebagai penyandang-risiko langsung (direct stakeholder) untuk melaksanakan upaya-upaya rehabilitasi, pelestarian dan perlindungan. Dalam konteks pembangunan ekonomi pesisir tersebut, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana mencermati pasar.
Jadi dalam mengelola wilayah pesisir dipegang prinsip dengan ciri : berorientasi kepada masyarakat miskin (pro-poor), memiliki komponen pelestarian (conservation), pembangunan ekonomi (economic development) dan keterkaitan dengan pasar (market-oriented).

Pendekatan Pengelolaan

Dalam pengelolaan pesisir, JPKP Buton beranggapan tidak cukup hanya dengan bekerja di level komunitas tapi juga di tingkat kebijakan. Oleh karena itu dianut sebuah pendekatan yang disebut two track approach atau pendekatan dua arah yakni pendekatan atas-bawah (top-down approach) dengan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan pesisir dan pendekatan bawah-atas (bottom-up approach) yaitu bekerja memperkuat masyarakat di tingkat akar rumput (grass root) dengan mengedepankan prinsip pelibatan/partisipasi masyarakat.

Dalam mengejawantahkan pendekatan di atas, ada semacam pembagian peran dimana Tujuh LSM mitra berkutat langsung di tingkat basis melalui pendampingan intensif sedangkan upaya advokasi kebijakan diperankan oleh jaringan.

IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN

JPKP Buton efektif bekerja sejak dimulainya program CREED pada Oktober 2002. Sebelum memasuki program utama, dilakukan pilot project selama enam bulan (Oktober 2002 – Maret 2003). Setidaknya ada dua hal penting yang bisa dipenuhi kegiatan pilot ini yaitu :

 Ada ‘inovasi’ baru yang ditawarkan kepada masyarakat target dalam memanfaatkan sumberdaya. Inovasi baru tersebut harus mempunyai dimensi meningkatkan nilai ekonomi dan tetap menjamin kelestarian sumberdaya

 Kegiatan yang di-pilot-kan bersifat replicable artinya kegiatan tersebut bisa dilakukan atau diterapkan di tempat lain.

Pelaksanaan pilot project (yang kemudian disebut tahun “0”) di 7 (tujuh) lokasi masing-masing Desa Waoleona Kec. Lasalimu (dampingan Yay. Buana Hijau), Desa Barangka Kec. Kapontori (dampingan Lintas), Desa Kancinaa Kec. Pasarwajo (Dampingan Pelintas), Desa Mone Kec. Lakudo (dampingan Yay. Prima), Desa Wawoangi Kec. Sampolawa (dampingan Yay. Rampea), Desa Rahia Kec. GU (dampingan Yamansida) dan Kel. Masiri Kec. Batauga (dampingan Yasnawan). Sedangkan Sedangkan sekretariat jaringan memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas (capacity building) seperti pelatihan-pelatihan.

Adapun hasil dari kegiatan pilot project ini antara lain :

 Di desa Mone, dicoba pembesaran kepiting bakau dengan dua media yang berbeda yakni tambak dan karamba. Hasilnya pertumbuhan kepiting dalam tambak lebih cepat dibandingkan di dalam karamba. Persoalannya yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang usaha tersebut dan semakin berkurangnya stok bibit di alam.

 Di desa Barangka, kegiatannya adalah pembesaran teripang dalam wadah karamba. Hasilnya cukup bagus dimana salah jenis teripang dipelihara berhasil memijah dalam karamba dengan banyaknya bibit teripang yang masih kecil dalam karamba. Masalahnya adalah belum diperoleh teknik budidaya yang baik seperti formula pakan tepat untuk membantu pertumbuhan teripang.

 Di desa Waoleona, dilakukan penanaman mangrove (replanting) dan sampai akhir pilot hasilnya cukup bagus dilihat tingkat survival anakan mangrove yang ditanam meskipun tetap ada kendala ‘predator’ seperti kepiting.

 Di Kel. Masiri dan Desa Rahia, coba diperkenalkan metode lain budidaya rumput laut dengan long-line dimana di kedua tempat tersebut kebanyakan menggunakan rakit. Sistem long-line diharapkan bisa mengurangi permasalahan petani pembudidaya, di Masiri misalnya, kegiatan budidaya hanya dilakukan pada saat musim timur karena gangguan ombak pada musim barat sedangkan di Rahia masalah utama yang dihadapi adalah hama lumut. Namun ternyata tidak mudah mengubah kebiasaan mereka termasuk alasan takut gagal.

Memasuki tahun pertama yang berlangsung dari Mei 2003 hingga April 2004, dan tahun kedua dari Juni 2004 sampai sekarang kegiatan sudah lebih kompleks. Sebagai review berikut di paparkan berdasarkan jenis kegiataannya.

a. Pengembangan ekonomi masyarakat

Untuk pengembangan ekonomi hampir semua kegiatan menerapkan sistem dana bergulir (revolving fund) dengan harapan dana yang terbatas bisa diakses oleh banyak orang. Seperti dalam konsep dijelaskan sebelumnya bahwa usaha peningkata ekonomi yang dilakukan tetap akan memperhatikan kelestarian sumberdaya. Usaha budidaya/pembesaran misalnya, disamping bisa memberi nilai tambah juga diharapkan bisa menjadi solusi bagi semakin terbatasnya stok sumberdaya di alam. Usaha budidaya yang telah dilakukan adalah rumput laut (Masiri, Rahia, Pulau Makassar dan Barangka), kepiting bakau dan rajungan (Mone), teripang dan kerang mutiara (barangka). Sedangkan usaha penangkapan diarahkan pada pengadaan rumpon yang diharapkan bisa mengalihkan penangkapan di sekitar pantai untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem karang, ke perikanan lepas pantai (offshore). Kegiatan ini dilakukan di Desa Wawoangi dan Desa Waoleona serta sebagai sarana pendukung diberikan bantuan mesin katinting. Kegiatan ekonomi yang lain adalah microfinance terutama bagi ibu-ibu (aspek pemberdayaan gender) dengan usaha yang bervariasi mulai dari papalele, pembuat abon, pengacip jambu mete, penjual jajanan sampai usaha parut/penggilingan. Pembelajaran yang didapat usaha ekonomi produktif ini terutama hubungannya dengan dana bergulir adalah bahwa sangat perlu analisa kelayakan usaha terutama peluang pasar. Karena pengalaman menunjukkan bahwa kita telah berhasil mendorong masyarakat untuk berproduksi/meningkatkan produk tapi kemudian terkendala pada pemasaran seperti kasus pembuatan abon ikan di Desa Wawoangi dan Kel. Katilombu, Sampolawa.

b. Upaya Pelestarian dan pendidikan lingkungan

Untuk upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di Desa Waoleona dan Desa Mone. Di Desa Waoleona telah dilakukan sejak pilot project sedangkan di Mone baru dimulai pada tahun kedua. Kalau ukurannya adalah prosentase mangrove yang bertahan hidup maka kegiatan di Waoleona cukup baik dengan survival rate sekitar 70 – 80 % dan masih bertahan sekitar 4.000 pohon. Tapi harapannya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove bukan faktor insentif yang mendorong antusiasme menanam bakau.
Selain rehabilitasi, upaya pelestarian juga dilakukan dengan langkah preventif melalui kegiatan penyuluhan verbal yang difasilitasi oleh jaringan maupun kampanye pelestarian memanfaatkan media audio visual dengan pemutaran film bernuansa lingkungan sampai event lain menanamkan cinta pesisir sejak usia dini seperti lomba lukis untuk anak sekolah bertema pesisir. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyadaran yang dilakukan secara kontinu oleh para pendamping lapangan.

c. Advokasi Kebijakan Pesisir

Di tingkat yang lebih tinggi (kabupaten/kota) peran ini banyak dilakukan oleh jaringan melalui kegiatan kajian reguler yang diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan. Disamping itu JPKP Buton juga turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pesisir seperti Rakorbang, lokakarya penyusunan draft perda pesisir, rencana zonasi dan lain-lain. Di level komunitas upaya ini dilakukan oleh LSM mitra, misalnya memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan pesisir di Desa Mone Kecamatan Lakudo.
Selama lebih dua tahun bergelut pada pengelolaan pesisir, masih banyak permasalahan pelik yang menghadang. Namun dengan prinsip terus berproses dan belajar dari pengalaman serta tetap membangun ‘jaringan’ dengan berbagai pihak diyakini upaya-upaya yang dilakukan tidak sia-sia minimal kita bisa belajar untuk lebih arif dalam mengelola sumberdaya dan lingkungan pesisir.