KESETIAAN SEORANG NELAYAN

Mardun seorang nelayan tradisional dari kelurahan Sukanaeyo Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara adalah suatu kelurahan di sebuah pulau kecil di depan teluk Bau – Bau, pulau yang aslinya bernama pulau LIWUTO tersebut akrab disebut orang dengan nama pulau Makassar dikarenakan pada zaman kesultanan Buton pada masa lalu pernah di jadikan pangkalan prajurit Makassar dari kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan saat berperang melawan kerajaan Buton pada tanggal 17 April 1674 yang dipimpin langsung oleh Sultan Gowa, Alauddin.

Pulau yang luasnya hanya sekitar 2 kilometer persegi ini di huni oleh kurang lebih 5000 jiwa dimana kurang lebih 95% penduduknya adalah nelayan tradisional, baik laki-laki maupun perempuan menggantungkan hidup hanya dari hasil laut.

Ketika musim barat dimana cuaca di wilayah perairan buton bagian barat tidak bersahabat karena ombak besar dan biasanya ditandai dengan hujan dan angin kencang, Mardun sudah harus melaut lebih awal yaitu sekitar jam 3 siang itupun dengan memperhitungkan lebih dahulu cuaca dan arah angin. Namun demikian apabila terpaksa, Mardun terpaksa harus berangkat melaut mencari ikan walau angin, hujan dan gelombang besar sedang terjadi hanya saja wilayah penangkapannya untuk memancing atau menjaring ikan masih di sekitar teluk Bau-Bau.

Biasanya Bapak berumur 43 tahun dengan 8 orang anak ini pada musim barat pergi melaut sekitar jam 3 siang dan baru pulang keesokkan harinya pada jam 5 pagi.Sementara pada musim timur dimana angin, hujan dan ombak besar hanya sesekali, Mardun berangkat melaut sejak jam 5 sore dan pulang melaut jam 7 pagi keesokkan harinya. Alat tangkap yang digunakan selain alat pancing untuk memancing ikan – ikan karang juga jaring dan jala. Menjala ikan dengan perahu yang oleh orang Buton biasa di sebut dengan ngkurung-ngkurung adalah alat tangkap yang biasa di punyai oleh nelayan tradisional di pulau Makassar yang biasanya dioperasikan oleh 5-7 orang. Bentuk ngkurung-ngkurung adalah semacam perahu sampan yang terdiri dari 2 sampan dan dihubungkan dengan bambu-bambu satu sama lainnya, di tengahnya di pasangkan lampu petromaks, nelayan nantinya menebar jala di ruang kosong antara 2 sampan tersebut. Jaring mulai ditebar sejak jam 10-11 malam, dan dalam semalam, jala bisa di tebar 3-4 kali tergantung ikan dan cuaca. Para awak akan mendapat bagian dari hasil menjala ini dimana pembeli datang langsung dengan sampan untuk membeli ikan di tengah laut dimana nelayan menjala.

Mardun sendiri adalah nelayan pancing dan nelayan jaring, kadang-kadang saja Mardun ikut melaut dengan ngkurung-ngkurung milik orang lain di kampungnya apabila cuaca tidak memungkinkannya untuk memancing atau menjaring ikan dikarenakan Mardun sendiri tidak mempunyai ngkurung-ngkurung yang paling tidak butuh modal 10 juta untuk membuatnya lengkap dengan jala dan peralatan lainnya.

Karena himpitan ekonomi dan modal yang kurang, sebagai nelayan tradisional, Mardun di bantu oleh istrinya yang juga sebagai nelayan pencari kerang dan biota laut untuk membantu menopang ekonomi keluarganya apalagi dengan 8 orang anak ( 7 masih bersekolah dan 1 orang umur 3 tahun ) memerlukan biaya besar untuk membiayai sekolah anaknya.

Sejak di damping oleh Perkumpulan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir ( JPKP ) Buton sejak tahun 2006, pengetahuannya tentang pentingnya hak – hak nelayan tradisional untuk dipenuhi oleh pemerintah membuat Mardun menjadi lebih kritis dan mengorganisir para nelayan tradisional lain di kampungnya untuk berhimpun dalam organisasi yaitu Aliansi Nelayan Tradisional Sukanaeyo. Saat organisasi nelayan ini terbentuk, Mardun awalnya menolak menjadi ketua karena hanya tamatan SMP namun atas desakan kawan-kawannya, Mardun bersedia menjadi ketua aliansi.

Sejak itu, disela-sela waktunya melaut, Mardun biasanya memanfaatkannya untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya sesama nelayan untuk mendiskusikan topic apa saja agar pengetahuan dan kesadaran kritis nelayan di kampungnya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya demi peningkatan kesejahteraan nelayan di kampungnya menjadi topic utama. Apabila ada anggotanya yang membutuhkan duit apakah untuk biaya sekolah atau membangun rumah dan sebagainya maka digerakkannya kawan-kawannya untuk turun melaut bersama-sama dan hasilnya diberikan kepada anggota yang membutuhkan duit tersebut dan tak satu senpun untuknya. Terkadang pula bilamana ada pertemuan di kelurahan, Mardun dengan kritis mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masuk di kampungnya. Hal ini menyebabkan Mardun pernah di undang untuk live di salah satu stasiun radio swasta di kota Bau-Bau dan juga di wawancarai oleh wartawan Media TEMPO yang datang langsung dari Jakarta.

Tahun lalu,atas permintaan nelayan pulau Tunda melalui Oxfam GB, Mardun di utus oleh Perkumpulan JPKP Buton untuk berbagi pengalaman dengan nelayan di Pulau Tunda Kabupaten Serang Propinsi Banten selama seminggu sebagai kunjungan balasan dari nelayan pulau Tunda pada tahun 2009 di kampungnya. Pengalaman menarik bagi Mardun saat di utus ke sana selain seumur hidup baru pertamakali naik pesawat terbang dan melihat kota Jakarta, adalah banyaknya potensi di pulau Tunda yang belum dimanfaatkan oleh nelayan pulau Tunda dan Mardun sempat berbagi pengalaman tentang pentingnya organisasi nelayan. Selain itu Mardun juga terlibat dalam deklarasi pembentukan Organisasi Nelayan Sulawesi Tenggara di Kabupaten Wakatobi 17 November 2009.

Saat ini,selain menjadi ketua Aliansi Nelayan Tradisional Sukanaeyo,sejak bulan Desember tahun lalu, Mardun di percaya oleh masyarakat di kampungnya untuk menjadi Ketua Lembaga Ekonomi Lokal ( LEL ) suatu organisasi rakyat yang bergiat pada pengembangan ekonomi mikro yang membantu masyarakat miskin yang sebahagian besar anggotanya adalah kaum perempuan dan nelayan tradisional untuk kegiatan ekonomi produktif. Organisasi ini di bentuk untuk mengantisipasi apabila musim paceklik tiba dan para nelayan tidak bisa melaut. Namun demikian organisasi ini juga terbuka bagi siapapun masyarakat di kampung Mardun untuk ikut terlibat. Karena perkembangan LEL yang dipimpinnya di anggap baik oleh JPKP Buton, Mardun di rekomendasikan menjadi salah satu nara sumber dalam pertemuan Oxfam GB di Makassar Sulawesi Selatan pada awal Januari 2010 atas undangan pihak Oxfam GB.

Mardun, dengan kesetiaan seorang nelayan, kini telah menjadi penggerak perubahan dan menjadi inspirasi tidak hanya di kampungnya akan tetapi juga di wilayah luar kampungnya termasuk di pulau Tunda, Serang Propinsi Banten. Kesetiaan yang sampai detik ini mengisi hari-harinya hanya dengan melaut dan melaut untuk menghidupi anak istrinya dan membantu kesulitan nelayan lain di kampungnya ( ARMAND MANILA )

SANG NELAYAN

Oleh : MUHAMMAD ARMAND MANILA NUHU ( Koordinator JPKP BUTON )

NELAYAN TRADISIONAL

“Saat ini masih banyak nelayan baik hidup dibawah garis kemiskinan,”
“Kita upayakan dengan adanya regulasi mengenai nelayan kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dari sebelumnya,”
( Fadel Muhammad saat menghadiri peringatan Hari Nusantara ke-10 di Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar, 9 Desember 2009 )
Pernyataan menteri Perikanan dan Kelautan KIB jilid II pada pemerintahan SBY tersebut sesungguhnya menegaskan bahwa sang menteri paham tentang kondisi kemiskinan yang di alami oleh nelayan kita. Namun demikian hal ini justru bertolak belakang dengan beberapa kebijakan aturan perundangan-undangan yang berlaku yang justru dibuat oleh kementerian di bawah tanggungjawab sang menteri.

Yang terbaru adalah revisi Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 dimana terdapat beberapa soal yang justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut.

Sebutlah misalnya tentang defenisi nelayan di dalam Undang-Undang 45 hasil revisi tersebut justru mengkategorikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan termasuk defenisi tentang nelayan kecil yaitu nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal dengan ukuran paling besar 5GT ( gross ton )

Padahal mendefenisikan nelayan justru tidak bisa sesederhana itu karena banyaknya problema yang saling kait mengkait antara lain, kondisi geografis sang nelayan, ketrampilan, modal dan ketakberdayaan ekonomi seharusnya menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pendefinisian nelayan. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, modal, keterampilan misalnya tidak mutlak menjadikan nelayan kecil harus menggunakan kapal dalam kegiatan penangkapan ikan. Bagaimana dengan nelayan yang menangkap ikan hanya dengan sampan kecil, atau hanya menebar jala di pinggir pantai, mancing di pinggir pantai, atau juga apakah orang yang menangkap sesuatu selain ikan di laut tidak bisa di anggap sebagai nelayan seperti definisi nelayan dalam undang-undang nomor 45 hasil revisi undang-undang 31 tentang perikanan di atas yang memberi definisi nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Apakah ini tidak bisa pula disebut nelayan kecil.

Penyebutan yang tepat menurut kami justru adalah NELAYAN TRADISIONAL, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan berbagai alat tangkap yang masih tradisional yang mata pencahariannya mengandalkan hasil laut. Sebahagian besar nelayan di Indonesia justru berada dalam posisi sebagai nelayan tradisional dan para nelayan tradisional inilah yang justru berada dalam lingkaran garis kemiskinan.

Terkadang karena himpitan ekonomi posisi para nelayan tradisional ini berubah menjadi nelayan buruh yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan, bagang, usaha budidaya ( tambak, budidaya ikan, dsb ) yang menjadikan kondisi kemiskinan mereka semakin parah dan justru komunitas nelayan tradisional inilah yang seharusnya lebih banyak di selesaikan oleh pemerintah sesuai dengan pernyataan menteri kelautan dan perikanan seperti pada awal tulisan ini. Karena kalau tidak, maka undang-undang tersebut yang merupakan kebijakan negara akan mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan atau terjadinya kemiskinan struktural.

KEMISKINAN

Secara sederhana, kemiskinan itu bisa dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu kemiskinan temporer (temporary poverty) serta kemiskinan struktural (structural poverty). Jika dirincikan lagi, kemiskinan temporer ini adalah kemiskinan yang sifatnya sementara di mana suatu kali dia miskin, suatu kali bisa melewati batas kemiskinan ke tahap sejahtera (walaupun mungkin tahap paling awal di kelompok sejahtera). Intinya, kelompok yang masuk ke dalam kategori kemiskinan temporer ini masih memiliki peluang untuk masuk ke wilayah sejahtera walaupun tingkat sejahtera yang paling rendah.

Lalu bagaimana dengan teori kemiskinan structural, yang sepintas “horor” jika menyebutnya berkali-kali, meski sebenarnya ini yang harus menjadi pehatian khusus

Secara harfiah, kemiskinan struktural ini adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari garis kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dan bisa dikatakan mengalami “kemiskinan abadi“.

Bayangkan, jika seorang nelayan miskin tidak memiliki biaya untuk memberikan gizi yang cukup,pada anak-anak mereka, yang lebih dari satu jumlahnya. Masalahnya tidak akan sesederhana ini, dampaknya selain terganggunya kesehatan mereka, juga akan menurunkan tingkat kecerdasan berfikir dan emosinya. Lalu ketika mereka besar, karena tak bisa merasakan pendidikan yang normal di bangku sekolah, bisa jadi mereka akan terus berada dari lintasan kebodohan dan kemiskinan, dan bisa jadi akan stay dan terjebak ke dalam “kemiskinan abadi”, bahkan sampai ke anak-anaknya.

Sekedar diketahui, secara teoritis, paling tidak ada 2 (dua) hal yang membuat anak tidak cerdas, yaitu (1) gizi yang baik semasa balita, serta (2) pendidikan yang memadai.

Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat nelayan, bisa kita petakan dalam dua paradigma sederhana; normatif-teologis dan struktural-sosiologis. Paradigma pertama berangkat dari asumsi bahwa miskin-kayanya atau susah-senangnya seseorang sudah menjadi suratan takdir Yang Mahakuasa. Kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan dianggap sebagai takdir Ilahi dan karenanya banyak orang yang berpangku tangan; hanya bergantung pada nasib. Mereka tidak mau berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika menemui kegagalan, mereka juga mudah menyerah. Sedang paradigma kedua, yaitu struktural-sosiologis, berasumsi bahwa kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan disebabkan oleh sistem atau struktur politik yang cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan perekonomian yang diterapkan pemerintah hanya berorientasi para pemilik modal sehingga yang kaya menjadi semakin leluasa mengendalikan pasar, yang miskin semakin terhimpit dan tertindas.

Jika kedua paradigma itu digabungkan, maka masyarakat nelayan miskin itu tidak hanya karena “nasib”, tetapi juga ada faktor luar, yaitu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Jika ada nelayan yang merasa telah berusaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap dalam kondisi “memprihatinkan”, ini tidak berarti semata-mata karena suratan takdir, tetapi ada yang tidak beres dalam sistem dan kebijakan perekonomian. Apakah itu karena monopoli, atau praktik-praktik korupsi dan kolusi. Berbagai penyelewengan dan kejahatan pun berlangsung secara sistematis sehingga tidak tampak pelaku sebenarnya. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi: satu sama lain saling menikmati, saling menutupi, dan saling menyelamatkan.

Kondisi kemiskinan struktural ini terjadi di hampir semua kampung nelayan yang ada di Indonesia dan pembiaran terhadap kondisi ini merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ) dimana negara harus bertanggungjawab apatah lagi negara ( pemerintah ) telah diamanatkan di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang – Undang Dasar